INEWSKEPRI.COM|BATAM – Pemerintah Kota Batam mengarahkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada penguatan pendapatan daerah dan belanja yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Sejumlah sektor mendapat penyesuaian anggaran, mulai dari infrastruktur, penanganan banjir dan persampahan hingga pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan perubahan anggaran tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen APBD. Setiap tambahan maupun pergeseran anggaran harus memiliki sasaran dan hasil yang terukur.
Hal itu disampaikan Amsakar saat memberikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota Batam atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa besar yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus punya arah, target dan hasil yang jelas,” tegas Amsakar.
Salah satu fokus perubahan APBD berada pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pajak daerah tercatat meningkat 7,21 persen.
Peningkatan penerimaan tersebut tidak diarahkan semata-mata melalui kenaikan tarif pajak dan retribusi. Pemerintah mengoptimalkan pendataan objek pajak, pemutakhiran basis data, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, penagihan piutang serta pengawasan.
Potensi tambahan penerimaan antara lain berasal dari piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), objek pajak baru, reklame videotron serta intensifikasi sejumlah sektor.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Penyesuaian juga dilakukan pada sisi belanja. Belanja pegawai turun 1,46 persen, sementara belanja barang dan jasa meningkat untuk mendukung kebutuhan pelayanan, termasuk persampahan, kesehatan, keselamatan lalu lintas dan operasional BLUD.
Pemerintah juga memberi perhatian pada efektivitas belanja agar besarnya serapan tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Masukan fraksi terkait belanja seremonial turut menjadi perhatian agar ruang fiskal lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Salah satu penguatan terlihat pada belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi yang meningkat 20,98 persen. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur sekaligus mendukung penanganan banjir, persampahan, keselamatan lalu lintas dan sarana transportasi publik.
Pembangunan juga diarahkan lebih merata hingga wilayah hinterland. Pemerintah tidak ingin penguatan infrastruktur hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi turut memperbaiki pelayanan dan konektivitas antarwilayah.
Untuk penanganan banjir, pendekatan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keterkaitan jalan, drainase, permukiman, kawasan industri, tata ruang dan lingkungan.
Sementara pada sektor persampahan, dukungan diarahkan pada operasional pengangkutan, penyediaan kendaraan dan alat berat hingga pembangunan bak lindi. Penanganan dilakukan dari hulu hingga hilir.
Di tengah penguatan infrastruktur, pelayanan dasar tetap menjadi bagian penting dalam perubahan anggaran.
Pada sektor pendidikan, pemerintah menekankan agar anggaran tidak berhenti pada pemenuhan persentase alokasi, tetapi berdampak terhadap akses, pemerataan dan mutu layanan.
Hal serupa diterapkan dalam pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kepesertaan harus berjalan seiring dengan kemudahan akses, ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan serta kualitas pelayanan.
Perlindungan sosial juga tetap diperkuat melalui beasiswa, sarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, jaminan kesehatan bagi pekerja rentan serta bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
𝗨𝗠𝗞𝗠 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗶𝗮𝗿𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗖𝗶𝗽𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗽𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮
Penguatan ekonomi menjadi bagian lain dari arah perubahan APBD. Pemerintah mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.
UMKM diperkuat melalui pendampingan, peningkatan kapasitas, akses permodalan, pemasaran dan digitalisasi. Sementara investasi diarahkan agar memberikan efek berganda melalui penciptaan lapangan kerja, kesempatan usaha dan peningkatan kesejahteraan.
Kualitas tenaga kerja juga menjadi perhatian melalui pelatihan, pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi.
Dalam pembahasan perubahan APBD, pemerintah turut menyiapkan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar untuk penambahan penyertaan modal Pemko Batam pada Bank Riau Kepri Syariah.
Rencana tersebut akan dikaji dengan mempertimbangkan kelayakan, manfaat ekonomi, target kinerja atau dividen serta risiko investasi.
Pertimbangan itu menjadi penting karena hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan 22,07 persen. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi turunnya dividen Bank Riau Kepri Syariah akibat penurunan laba tahun buku 2025 serta berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemko Batam.
Evaluasi terhadap investasi daerah karena itu terus dilakukan agar setiap penyertaan modal memberikan manfaat dan hasil yang sepadan bagi daerah.
Pengelolaan PAD juga diarahkan semakin berbasis digital. Pemerintah mendorong integrasi data mulai dari pendataan potensi, pemantauan transaksi hingga pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik.
Digitalisasi diharapkan tidak sekadar menggantikan proses manual, tetapi mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat.
Seluruh masukan delapan fraksi DPRD selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan bersama dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026. Pendalaman teknis akan dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Amsakar menegaskan pembahasan perubahan APBD harus berjalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
“Terima kasih atas seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan. Ini menjadi bagian penting dalam menyempurnakan perubahan APBD. Yang terpenting, kita ingin setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Amsakar.(liston)